Berbicaratentang pemimpin tentu harus lihai dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan, berikut 5 cara yang harus kamu tahu.. Anda perlu fokus pada apa yang menjadi masalah inti dan mencari tahu segalanya secara rinci. Perlu adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat agar mereka bisa meninjau bersama
Tanjungpinang ANTARA Kepri - Peranan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan buruh dinilai masih lemah, kata narasumber dalam seminar "Peran Tripartit dalam Upaya Menciptakan Suasana yang Lebih Kondusif Menjelang May Day" di Tanjungpinang, Rabu."Pemerintah belum maksimal menyelesaikan permasalahan buruh, sehingga sering terjadi konflik antara buruh dan pengusaha saat saat menjelang penetapan upah layak pekerja," kata Ketua Kamar Dagang Industri Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Bobby mengungkapkan, pemerintah di Provinsi Kepri dinilai belum bekerja maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan buruh. Padahal buruh dan pengusaha merupakan aset yang harus dijaga agar investasi tidak buruh perlu diprioritaskan, namun kepentingan pengusaha juga harus diperhatikan. Kondisi itu menyebabkan buruh dan pengusaha saling harus dapat meramu kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan para buruh, dan juga menjamin kenyamanan pengusaha."Daerah tidak akan maju tanpa investasi. Tetapi harus diingat keringat buruh harus dihargai sesuai ketentuan yang berlaku," itu Wakil Ketua DPRD Kepri, Iskandarsyah, mengemukakan, peran pemerintah dituntut untuk lebih maksimal dalam menangani persoalan perburuhan di Kepri. Sementara buruh, pemerintah dan pengusaha melalui forum tripartit diharapkan dapat bersinergi guna menciptakan iklim usaha yang kondisif. "Saya berpandangan bahwa peran pemerintah yang sekarang harusnya lebih diperkuat untuk mengatasi persoalan perburuhan," kata dia, permasalahan buruh erat hubungannya dengan kesejahteraan. Demo damai hingga anarkis yang dilakukan buruh kemungkinan disebabkan adanya kebijakan perusahaan atau pun pemerintah yang tidak berpihak kepada para buruh."Menyelesaikan permasalahan buruh itu sebenarnya tidak rumit jika pengusaha dan pemerintah melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku. Beri hak buruh yang manusiawi," berpandangan, seharusnya pemerintah bisa berperan dalam melakukan pengendalian terhadap inflasi. Sebab, upah yang tinggi pun tidak akan berdampak pada kesejahteraan buruh bila kenaikan harga-harga sembako tidak bisa pihak harus berperan untuk menciptakan suasana kondusif. Sebab, aksi unjuk rasa yang terjadi akan langsung berdampak kepada dunia luar."Dalam kunjungan saya ke Singapura beberapa waktu lalu, para pengusaha di sana bertanya tentang aksi unjuk rasa anarkis di Batam beberapa waktu lalu. Para pengusaha pun menjadi khawatir terhadap kondisi itu. Padahal, bila investor enggan masuk ke Kepri maka lapangan kerja tidak akan tercipta, dan hal ini juga akan berdampak buruk terhadap perekonomian," pada sisi lain, buruh juga harus disejahterakan. Sampai sejauh ini, penghitungan standar upah layak, menurut Iskandar selalu dihitung pada kondisi buruh secara lajang. Padahal ada di antara mereka yang sudah berkeluarga dan miliki anak. Karena itulah, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi ini."Pemberian upah terhadap buruh harus logis, dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti jumlah anggota keluarga buruh," itu, Ketua SBSI 92 Tanjungpinang, Edward Saragih, mengatakan, saat ini permasalahan buruh tidak sekadar menyangkut upah, melainkan juga tabungan. Sebab, kalau bekerja selama sekian tahun tanpa ada 'saving', maka hal ini juga tidak akan mengangkat kesejahteraan buruh."Penyelesaian permasalahan buruh biasanya melewati tahapan negosiasi, intimidasi melalui mogok kerja dan aksi unjuk rasa," yang digelar Forum Sangsaka dibuka oleh Wakil Wali Kota Tanjungpinang Edward Mushalli. Edward dalam pidato pembukaannya berharap ada sinergi yang lebih kuat antara ketiga elemen dalam tripartite."Saya juga memberikan apresiasi kepada Forum Sangsaka yang dimotori oleh mahasiwa dan para dosen muda untuk membuat kajian-kaian semiar rutin guna meningkatkan pengetahuan masyarakat," kata ini merupakan seminar rutin yang digelar oleh Forum Sangsaka Kepulauan Riau. Forum ini sendiri adalah sebuah kelompok diskusi mahasiswa dan akademisi. Melalui seminar dan kajian-kajian ilmu sosial dan IT, forum ini bercita-cita ingin membangun masyarakat Indonesia yang maju dengan landasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi."Karena itu, kami terus melakukan seminar rutin untuk persemaian gagasan ilmiah di wilayah Kepri," kata Gusmarni, Ketua Forum Sangsaka. KR-NP/H-KWR
Adapun9 aksi strategis pemerintah dalam masa pandemi COVID-19
JAKARTA, - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah negara mana pun tak akan mampu menyelesaikan persoalan kemanusiaan kontemporer. Menurut dia, dalam menyelesaikan persoalan itu harus ada kerja sama seluruh pihak baik secara nasional maupun internasional. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara International Seminar on Quranic Studies yang digelar oleh PTIQ Jakarta, Selasa 1/6/2021 secara juga Jelang Waisak, Cak Imin Ajak Masyarakat Perkuat Kemanusiaan dan Persaudaraan "Pemerintah negara mana pun tidak akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer yang dihadapi, tanpa bekerja sama dengan masyarakat internasional dan partisipasi masyarakatnya," kata dia. Persoalan kemanusiaan kontemporer yang dimaksud adalah soal pelanggaran hak asasi manusia HAM; kemiskinan dan keterbelakangan; penyakit menular wabah; konflik, kekerasan dan perang, serta bencana dan kerusakan lingkungan besar permasalahan tersebut, kata dia terkait dengan problem yang mengancam jiwa, harta, dan harkat manusia. Oleh karena itu, para pejabat publik dan seluruh elemen masyarakat harus turut berkontribusi sesuai kapasitasnya. Baca juga Wapres Sebut Dunia Masih Hadapi Persoalan Kemanusiaan Serius, Termasuk HAM Baik sebagai individu, komunitas, lembaga legislatif, yudikatif, penegak hukum, pelaku usaha maupun kalangan akademis dan pendidikan. "Demikian pula bagi Indonesia, kita semua harus bahu-membahu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan-persolan tersebut," kata Ma'ruf. Khususnya bagi umat Islam di Tanah Air, ujar dia, upaya-upaya yang telah dilakukan diharapkan semakin kuat dengan adanya legitimasi dan spirit Al Quran. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Konflikadalah sesuatu yang tak dapat dihindari, terutama jika Anda merupakan seorang pemimpin. Anda harus mengambil keputusan terbaik sehingga tidak memunculkan masalah baru. Dalam pekerjaan, biasanya konflik terjadi saat sebagian besar anggota ingin menghasilkan kualitas kinerja yang lebih baik, namun sebagian lainnya lebih memilih untuk

- Pemerintah telah menerapkan 9 aksi strategis sebagai tindakan nyata untuk menangani segala kondisi dalam masa pandemi COVID-19 dan itu akan terus dilakukan. Hal tersebut dikatakan oleh Juru Bicara Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito. “Terdapat 9 aksi strategis yang terus dilakukan pemerintah selama pandemi COVID-19 berlangsung," ujar Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan COVID-19 secara virtual yang disiarkan kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Selasa 10/11/2020. Infografik Alasan Kematian Covid-19 di Indonesia Tinggi. Menurut Wiku Adisasmito, seluruh elemen harus bergotong-royong dalam menangani pandemi COVID-19. Dari pemerintah, media, swasta, akademisi, hingga masyarakat luas sudah semestinya saling mendukung dan bahu-membahu demi kebaikan bersama. Pemerintah, lanjut Wiku Adisasmito, sejauh ini sudah mewujudkan kolaborasi tersebut melalui Aksi Strategis Indonesia dalam Respons Pandemi COVID-19 dengan melaksanakan 9 langkah strategis. Adapun 9 aksi strategis pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut Koordinasi, perencanaan, dan pemantauan. Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Surveilans tim gerak cepat dan investigasi kasus COVID-19. Pengaturan mobilitas pintu masuk transportasi internasional dan Pembahasan Sosial Berskala Besar PSBB. Pengembangan laboratorium nasional. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Menyusun dan melaksanakan tata laksana kasus COVID-19. Memberikan dukungan operasional dan logistik ke seluruh daerah. Mempertahankan sistem pelayanan kesehatan yang esensial. Baca juga Terapkan 8 Langkah Aman Imunisasi Anak Saat Pandemi COVID-19 Peringatan Maulid Nabi Kala Pandemi & Isi Edaran Menteri Agama RI Kunci Kesembuhan Pasien COVID-19 Tetap Tenang dan Jangan Panik Kesiapan Indonesia Hadapi Pandemi Pelaksanaan 9 aksi tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Bahkan, papar Wiku Adisasmito, sebelum pandemi COVID-19 merambah ke Indonesia, pemerintah sudah mempersiapkan kerangka koordinasi dalam mitigasi penyakit infeksi baru atau emerging infectious disease, COVID-19 termasuk dalam kategori itu. Instruksi Presiden Inpres No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, Merespons Wabah Penyakit Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia, yang disusun sebelum pandemi COVID-19 telah mengatur hal itu. "Di mana disebutkan pembagian tugas sesuai keahlian dan kapasitas masing-masing," tutur Wiku Adisasmito. "Pengalaman adalah guru yang terbaik. Selama 8 bulan ini pemerintah berusaha melakukan refleksi untuk mengidentifikasi efektivitas setiap upaya terhadap perubahan yang diharapkan, termasuk melakukan prosedur peninjauan dengan standar dunia yang ditetapkan WHO World Health Organization yaitu intra action review," imbuhnya. Baca juga Apa Itu 3M, 3T, dan 3K untuk Cegah Penularan & Lawan COVID-19? Yang Sebaiknya Memakai Masker Medis untuk Antisipasi COVID-19 Berapa Lama Virus COVID-19 Dapat Bertahan di Permukaan Benda? Wiku Adisasmito menambahkan, pada Jumat 6/11/2020 lalu, Indonesia mendapat undangan dari WHO untuk memaparkan hasil peninjauan penanganan COVID-19. Selain Indonesia, ada dua negara lain yang juga diundang WHO yakni Thailand dan Mali. Ketiga negara ini dipilih karena memiliki karakter masing-masing dalam menangani COVID-19. "Peristiwa ini merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki penanganan COVID-19. Dan diharapkan memberi pelajaran dan menginspirasi kepada negara lainnya yang sedang mengalami pandemi ini," tutup Wiku Adisasmito. Jangan lupa selalu terapkan ingatpesanibu untuk memutus penyebaran COVID-19, yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak dan menghindari ini diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. - Kesehatan Penulis Iswara N RadityaEditor Agung DH
Jikaharus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat akan memberatkan," ujar Bahlil. Menutup tanggapannya atas hasil survei, Bahlil melihat bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya. Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru lewat pemilu.
– Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak bisa begitu saja hilang, perlu adanya berbagai upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut. Proses penegakan hak dan kewajiban warga sendiri bisa diterapkan dengan melakukan beberapa tindakan pencegahan oleh pemerintah. Pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 SMA edisi revisi 2018 terdapat satu soal pada uji kompetensi bab 1 di halaman 32. Soal tersebut meminta kita untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baca Juga Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Masyarakat Maka dari itu, kali ini kita akan membahas mengenai jawaban soal tersebut sebagai bahan referensi Adjarian saat mengerjakannya yang juga menjadi materi PPKn kelas 12 SMA. Tindakan pencegahan merupakan salah satu tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban bagi warga negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari beberapa faktor, agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yuk, kita simak penjelasan dari jawaban mengenai upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban berikut ini!
Kebijakanpublik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2002:16). Dalam praktiknya kebijakan publik baiknya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Widodo, 2001:190):

Laporan Wartawan Gita Irawan JAKARTA - Dalam Konferensi Pers Merespon Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta TGPF Intan Jaya yang digelar Koalisi Keadilan untuk Penembakan Intan Jaya secara virtual, Kamis 22/10/2020 muncul kembali pertanyaan yang kerap berulang dalam diskusi-diskusi mengenai Papua. Pertanyaan tersebut adalah pendekatan dan langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi konflik-konflik di Papua? Sebagian kelompok masyarakat sipil menilai pendekatan keamanan bukanlah pendekatan yang tepat untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi di Papua dan kerap memakan korban jiwa. Baca juga 5 Ton Sopi Gagal Diselundupkan ke Papua Barat, Polairud Polda Maluku Tangkap Longboat di Laut Seram Sebagian kalangan masyarakat juga menilai pendekatan kesejahteraan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan kekerasan di Papua memang baik. Namun, tidak cukup untuk menghapuskan akar persoalan konflik dan kekerasan di sana yang diyakini bersumber dari operasi-operasi militer negara serta kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Sebagian kelompok masyarakat sipil tersebut menilai pendekatan dialog merupakan pendekatan yang perlu dilakukan pemerintah dalam mengatasi konflik di Papua. Baca juga Mahfud Rekomendasikan Aparat Pertahanan dan Keamanan Organik yang Kosong di Papua Segera Dilengkapi Satu di antara model yang kerap muncul dan diajukan dalam diskusi-diskusi terkait Papua oleh masyarakat sipil adalah model perundingan Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka GAM yang hasilnya dinilai banyak kalangan memenuhi ekspektasi publik. Direktur Imparsial Al Araf mengungkapkan, untuk menuju ke model resolusi konflik seperti perundingan Helsinki pada 2005 lalu itu pertama-tama pemerintah dinilai perlu melihat persoalan Papua dalam paradigma dan perspektif yang lebih demokratis. Langkah selanjutnya pemerintah dinilai perlu melakukan desekuritisasi dengan melakukan penarikan pasukan non organik dari Papua. Baca juga TNI Kontak Tembak dengan KKSB di Distrik Serambakon Papua, Tidak Ada Korban dari TNI "Tidak perlu dengan mengirimkan suatu kekuatan-kekuatan non organik yang besar di sana, apalagi menambah konsentrasi pasukan yang besar, misalkan dalam prediksi Kementerian Pertahanan dari 13 ribu sampai 29 ribu sampai 2029. Itu sesuatu yang meletakkan pola pendekatannya semakin eksesif. Itu cara pandang yang tentunya keliru karena itu akan menimbulkan problem-problem yang ekses," kata Al Araf. Ketiga, kata Al Araf, adalah penanganan keamanan tetap dalam kerangka penegakan hukum yang proporsional. "Jadi kalau ada kekerasan dan sebagainya dilakukan dengan operasi penegakan hukum yang proporsional," kata Al Araf. Kemudian yang keempat, kata dia, pada saat bersamaan upaya-upaya melakukan proses dialog itu harus dipilih pemerintah dengan membangun ruang komunikasi dengan semua stakeholder yang strategis di Papua. "Dan kelompok-kelompok strategis itu harus dijadikan satu ruang oleh pemerintah untuk duduk bersama dalam satu meja menyelesaikan persoalan di Papua secara lebih inklusif, lebih baik, dan lebih demokratis. Itu yang terbaik cara penyelesaiannya," kata Al Araf.

Padadasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah "benalu sosial" yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

terjawab • terverifikasi oleh ahli Menurut kalian, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara Menurut saya, tindakan yg harus dilakukan pemerintah adalah antara lain dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja dalam pemecahan persoalan hak dan kewajiban warga negara dengan berlaku jujur, menolak suap, menjauhi korupsi, tidak pilih kasih, dan bertanggungjawab menjalankan tugas sebagaimana yg diucapkan pada janji saat dilantik.

1 Easton (1969) Pengertian kebijakan publik menurut Easton adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. 2. Thomas R. Dye (1981) Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah adalah sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. 3. Chandler dan Plano Bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi? Foto UnsplashMelemahnya ekonomi di Indonesia karena pandemi berkepanjangan merupakan salah satu masalah serius yang perlu diatasi. Lantas, bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi di Indonesia pada saat ini?Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, perdagangan internasional mengalami kemerosotan karena semua negara melakukan pembatasan atau bahkan lockdown. Pertumbuhan perdagangan dunia yang biasanya mencapai dua digit, tahun lalu mengalami kontraksi hingga minus 8,3 serta Kesepakatan untuk Tingkatkan MakroekonomiLebih lanjut, mengutip dari laman resmi Bank Indonesia, berikut dua kebijakan penting yang berguna untuk menjaga stabilitas makroekonomi di Indonesia, yakniPemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun nonfisik. Pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi digital, dan serta kesepakatan untuk tingkatkan makroekonomi. Foto UnsplashSebelum terjadi pandemi, yaitu tahun 2017, Bank Indonesia telah melakukan rapat koordinasi untuk menyepakati lima hal penting dalam mengatasi masalah ekonomi di Indonesia. Berikut beberapa lima hal yang percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik kapasitas Sumber Daya Manusia SDM melalui pendidikan vokasi dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah IKM di Jawa nilai tambah hasil produk sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas 3A sebagai quick wins melalui pengembangan destinasi unggulan pariwisata tematik yakni wisata bahari, wisata sejarah, religi, dan tradisi-seni budaya, serta desa Mengatasi Masalah Ekonomi di IndonesiaSetelah mengetahui kesepakatan yang serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Berikut adalah beberapa cara mengatasi masalah ekonomi di Indonesia mengutip dari jurnal Cara Mengatasi Masalah Ekonomi di Indonesia yang disusun oleh Irfan1. Meningkatkan mutu pendidikan yang layak untuk masyarakatPendidikan menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi economic growth yang dapat meningkatkan pendapatan itu, pendidikan juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar pendidikan suatu daerah maupun dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia karena memiliki beberapa satunya karena usaha mandiri bisa secara tidak langsung menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan begitu, hal ini secara tidak langsung bisa pelan-pelan mengatasi masalah Membangun infrastruktur yang lebih baikInfrastruktur yang baik menjadi salah satu kunci untuk bisa mengatasi masalah ekonomi. Hal ini karena pembangunan infrastruktur yang baik bisa menjadi peluang terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. 2CtZs.
  • 73y403ump0.pages.dev/336
  • 73y403ump0.pages.dev/304
  • 73y403ump0.pages.dev/70
  • 73y403ump0.pages.dev/309
  • 73y403ump0.pages.dev/169
  • 73y403ump0.pages.dev/362
  • 73y403ump0.pages.dev/362
  • 73y403ump0.pages.dev/200
  • 73y403ump0.pages.dev/296

    • menurut anda apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan